Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA--MI: Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) JPPR Jeirry Sumampow menuding ada unsur kesengajaan pemerintah melemahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Indikasinya, pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan belum mencairkan dana Bawaslu. "Sampai saat ini Panwaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum ada yang dilantik. Tahapan Pemilu sudah dimulai, tapi pengawasan belum dimulai. Ini menunjukkan ada kesengajaan Pemerintah melemahkan Bawaslu dan jajarannya, karena tidak mencairkan anggaran dana Bawaslu," katannya pada acara Pendidikan Pemilih Pemilu 2009 Mewujudkan Pemilu 2009 yang Demokratis dan Berkualitas di Jakarta, Kamis (14/8).
Hadir juga dalam acara itu sebagai pembicara Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay dan Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nico Harjanto. Jeiry pesimistis Pemilu 2009 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat KPU. Sebab, dalam hal anggaran pengadaan surat suara itu dianggarkan pada 2009.
"Saya terkejut ketika tahu pengadaan surat suara dimasukkan pada anggaran 2009. Pemungutan suara dilakukan 9 April 2009, kapan lagi KPU mengadakan surat suara kalau anggarannya 2009. Saya lihat ada kesengajaan agar pengadaan ini dilakukan dengan penunjukan langsung. Kalau tidak, Pemilu bisa mundur. Dengan kondisi ini, Pemilu 2009 tak bisa kita jamin berlangsung atau tidak, apalagi soal kualitas," katanya. (KN/OL-03)
0 komentar
Posting Komentar